“Pengelolaan miopia pada anak dan remaja adalah investasi untuk mengurangi beban kebutaan Korea di masa depan.”
Dalam “Forum Diskusi Kebijakan Penekanan Progresi Miopia” yang digelar pada hari selasa (28) pagi di Ruang Rapat Kecil No. 2, Gedung Kantor Anggota Majelis Nasional, Yeouido, Seoul, para pakar medis menilai miopia pada anak dan remaja tidak boleh dipandang sekadar sebagai “penurunan penglihatan”. Mereka menegaskan bahwa kondisi ini merupakan penyakit yang memerlukan pengelolaan seumur hidup dan membutuhkan sistem penanganan yang terstruktur di tingkat negara.
Forum tersebut digelar oleh anggota Komite Kesehatan dan Kesejahteraan Majelis Nasional Baek Jong-heon dari Partai Kekuatan Rakyat dan Kim Yoon dari Partai Demokrat Korea, dengan Korean Ophthalmological Society serta Korean Foundation for the Prevention of Blindness sebagai penyelenggara bersama. Mengusung tema “Pengelolaan miopia, saatnya perhatian dan dukungan nasional diperlukan”, acara ini meninjau lonjakan miopia pada anak dan remaja beserta beban sosial-ekonominya, sekaligus membahas agenda kebijakan untuk mencegah kebutaan akibat miopia tinggi.
Pemapar pertama, Choi Mi-young, Ketua Korean Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, memaparkan situasi kejadian miopia di dalam negeri serta bukti bahwa progresi miopia dapat ditekan.
Berdasarkan data 2013–2022 yang menganalisis sekitar 520.000 pria berusia 19 tahun di wilayah Seoul, Choi memproyeksikan, “pada 2050, prevalensi miopia akan mencapai 90,9% dan prevalensi miopia tinggi 31,3%.” Ia menekankan, “untuk menekan terjadinya miopia, aktivitas luar ruang perlu ditingkatkan, sementara pekerjaan jarak dekat yang berkelanjutan dan penggunaan perangkat pintar harus dikurangi.”
Choi juga mencontohkan kebijakan di Taiwan, China, Singapura, Jepang, dan negara lain yang telah menjadikan miopia sebagai agenda utama kesehatan masyarakat dan menjalankan beragam kebijakan yang dipimpin negara. “Korea juga perlu secara aktif menganjurkan aktivitas luar ruang sekaligus membangun sistem menyeluruh untuk pencegahan miopia dan penekanan progresinya,” ujarnya.
Pemapar berikutnya, Choi Kyung-sik, Direktur Kebijakan Korean Myopia Society, memaparkan topik “beban penyakit miopia tinggi dan kerugian sosial-ekonomi”.
Ia menjelaskan bahwa semakin berat miopia, semakin tinggi pula risiko penyakit mata yang dapat berujung pada kebutaan. Risiko ablasi retina dilaporkan meningkat dibandingkan orang tanpa miopia: 3,2 kali pada miopia ringan, 8,7 kali pada miopia sedang, dan 12,6 kali pada miopia tinggi.
Pada miopia tinggi, risiko glaukoma tercatat 4,6 kali lebih tinggi, sementara risiko degenerasi makula miopik dilaporkan mencapai sekitar 102 kali.
Choi menyoroti, “Tidak ada statistik tingkat nasional yang mencakup biaya yang timbul menurut penyebab—mulai dari terapi penekanan progresi miopia, layanan untuk komplikasi miopia, hingga operasi koreksi refraksi—serta kerugian produktivitas yang menyertainya.” Saat ini, penjualan tahunan optik di dalam negeri dihitung sekitar 2,28 triliun won. Namun, ia menegaskan, angka itu bukan statistik nasional yang mengukur beban penyakit miopia secara akurat, melainkan sekadar besaran penjualan.
“Kekosongan statistik itu sendiri menjadi alasan mengapa sistem pemantauan nasional perlu dibangun,” ujar Choi. Ia menambahkan, “beban penyakit miopia harus diukur secara tepat dan upaya untuk menurunkannya harus dilakukan.”
Pemapar terakhir, Ahn Ji-yoon, Wakil Direktur Eksekutif Urusan Umum Korean Ophthalmological Society, mengusulkan “pembangunan sistem pemantauan dan pengelolaan miopia nasional serta strategi pencegahan kebutaan”.
Saat ini, pemeriksaan kesehatan siswa terutama dilakukan pada siswa kelas 1 dan kelas 4 sekolah dasar. Ahn menekankan bahwa penglihatan perlu diperiksa setidaknya 1 kali per tahun di semua tingkat kelas dan hasil pemeriksaan harus dikelola secara kumulatif. Ia juga mengusulkan agar siswa yang terdeteksi mengalami miopia dini atau menunjukkan perubahan penglihatan yang cepat dalam pemeriksaan berkala disiapkan sistem rujukan ke layanan dokter mata.
Selain itu, ia mengajukan strategi, yakni program pencegahan kesehatan mata sekolah tingkat nasional yang mencakup aktivitas luar ruang di sekolah dan edukasi kesehatan mata, pengelolaan efektivitas dan keamanan terapi penekanan progresi myopia, pembangunan statistik nasional melalui kohort jangka panjang dan proyek percontohan, dan pengelolaan komplikasi pada usia dewasa.
Dalam diskusi panel setelah pemaparan, Kim Chan-yoon selaku ketua sidang memimpin pembahasan langkah kolaborasi antara komunitas medis, dunia pendidikan, dan pemerintah untuk menekan progresi miopia serta mencegah kebutaan.
Salah satu fokus diskusi adalah cara membangun sistem pengelolaan miopia di dalam sistem layanan kesehatan. Kim Eun-chul, Ketua Korean Optometric Association, mengatakan, “Mencegah miopia atau menekan progresinya jelas merupakan tindakan medis. Praktik terapi yang tidak tepat yang dipimpin optik tanpa lisensi dokter justru merampas kesempatan diagnosis dini penyakit mata,” sambil menekankan, “seiring munculnya beragam pilihan terapi, informasi yang jelas juga harus diberikan kepada pasien dan wali.”
Sejumlah peserta juga menilai diperlukan sistem pengelolaan yang berkesinambungan agar penanganan miopia yang dimulai pada masa kanak-kanak dapat berlanjut hingga dewasa. Kim Sung-soo, Ketua Korean Myopia Society, mengatakan, “Banyak pasien miopia yang meski sudah berobat sejak masa kanak-kanak, pengelolaannya tidak berlanjut hingga setelah memasuki usia dewasa,” dan menambahkan perlunya memikirkan sistem yang dapat mengelola miopia sepanjang siklus hidup.
Ada pula pandangan bahwa peran sekolah perlu diperkuat untuk pencegahan dan deteksi dini. Yoon Eun-sook, Wakil Pemimpin Redaksi Hankyoreh Health Hankyoreh, mengusulkan, “Sekolah adalah tempat siswa Korea menghabiskan waktu paling banyak,” dan menambahkan, “akan efektif jika sekolah digunakan sebagai platform kesehatan masyarakat yang kuat bagi anak dan remaja.”
Karena itu, para ahli menekankan perlu adanya sistem rujukan yang terstandarisasi, mulai dari pemeriksaan penglihatan di lingkungan pendidikan hingga layanan di fasilitas kesehatan. Park Jin-gu, Sekretaris Jenderal Korean Ophthalmologists Association, dan Shin Sun-young, Direktur Eksekutif Koordinator Miopia Korean Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, menyatakan, “Perlu ditetapkan dan disebarluaskan manual yang seragam agar pemeriksaan penglihatan yang akurat dapat dilakukan di lapangan pendidikan, serta memastikan rujukan ke pemeriksaan mendalam dan layanan klinik.”
Panduan praktik yang konkret untuk perbaikan kebiasaan hidup juga diajukan. Shin mengusulkan perlunya menyebarluaskan apa yang disebut “kebijakan 2-3-4” ke sekolah dan rumah tangga, dengan pokok: aktivitas luar ruang “2 jam” per hari, menjaga jarak “30 cm” atau lebih dari monitor, dan beristirahat setiap “40 menit”.
Sementara itu, Jeon Eun-jung, Kepala Divisi Promosi Kesehatan yang membawahi program pemeriksaan kesehatan di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, menanggapi usulan Korean Ophthalmological Society dengan mengatakan, “Strategi pemeriksaan kesehatan siswa adalah isu yang lebih membutuhkan kerja sama Kementerian Pendidikan daripada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan.” Ia menambahkan, “agar pemeriksaan penglihatan diubah menjadi 1 kali per tahun, bukankah diperlukan bukti bahwa perubahan penglihatan pada siswa SD cukup cepat sehingga perlu diamati setiap tahun?”
Saat ini, pemeriksaan gigi, dengan mempertimbangkan karakteristik bahwa perubahan sering terjadi dalam proses pergantian gigi susu menjadi gigi permanen, secara pengecualian dilakukan setiap tahun. Ia menjelaskan, pemeriksaan penglihatan juga memerlukan bukti yang memadai untuk mendukung kebutuhan memperluas siklus pemeriksaan agar dapat dilakukan setiap tahun.
Namun, Jeon menambahkan, “Untungnya, karena Korean Ophthalmological Society mengusulkan pemeriksaan penglihatan pada tingkat umum yang membutuhkan sedikit kebutuhan pembangunan infrastruktur tambahan, dari sisi penerimaan, saya melihat ini sebagai usulan yang memiliki peluang untuk diterima.”
Di Majelis Nasional, Kim Yoon juga menyatakan siap mendukung kolaborasi lintas kementerian dan perbaikan sistem. “Kami akan melanjutkan pembahasan yang diperlukan agar kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan serta Kementerian Pendidikan berjalan lancar,” kata Kim. Ia menambahkan, “bila perlu, saya akan mengajukan rancangan undang-undang baru atau secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah dalam proses pembahasan kebijakan agar rancangan undang-undang yang ada dapat mencakup ranah pengelolaan miopia.”
