Lansia cenderung memiliki tulang yang rapuh. Karena itu, prosedur fiksasi dengan memasang sekrup pada tulang belakang pasien osteoporosis menjadi lebih rumit. Tulang bisa tidak mampu mencengkeram sekrup dengan kuat sehingga mengendur, atau risiko tulang belakang di sekitarnya kembali patah juga meningkat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepadatan mineral tulang yang rendah meningkatkan risiko komplikasi mekanis pada operasi fiksasi tulang belakang, termasuk pelonggaran sekrup.
Namun, operasi tidak selalu bisa dihindari. Ada pasien yang harus ditangani dengan fiksasi tulang belakang ketika ruas tulang belakang hancur parah sehingga menjadi tidak stabil atau menekan saraf.
Sengketa bermula dari batas tipis itu. Rumah Sakit Katolik Busan melakukan operasi fiksasi tulang belakang pada pasien osteoporosis. Health Insurance Review & Assessment Service (HIRA) kemudian memangkas biaya manfaat sebesar 7.160.258 won (18 September 2019).
Pihak rumah sakit menolak keputusan tersebut dengan alasan “melihat kondisi fraktur pasien, operasi diperlukan”, dan perkara itu berujung pada sengketa di pengadilan. Pengadilan tingkat pertama dan banding memihak rumah sakit. HIRA kembali mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak kasasi itu pada 12 Maret tahun ini. Dari keputusan pemangkasan hingga putusan final Mahkamah Agung, prosesnya memakan waktu 6 tahun 6 bulan.
Sudah setengah tahun berlalu sejak putusan tersebut dikeluarkan. Namun di lapangan, perdebatan tentang standar apa yang harus dipakai untuk menilai operasi fiksasi pada pasien fraktur tulang belakang akibat osteoporosis masih tersisa.
Pertanyaan utamanya adalah: apakah hanya karena tulang rapuh, standar manfaat untuk operasi yang diperlukan pada pasien dengan kerusakan tulang belakang yang parah juga harus dibedakan?
‘Tulang yang amblas’ dan ‘tulang yang hancur’ itu berbeda
Fraktur tulang belakang akibat osteoporosis yang umum pada kelompok usia lanjut adalah fraktur kompresi, ketika ruas tulang belakang tertekan hingga amblas. Bergantung pada kondisi pasien, terapi nonbedah seperti obat atau penyangga (brace) biasanya dipertimbangkan lebih dulu, dan bila perlu dapat dilakukan vertebroplasti, yakni memasukkan semen medis ke dalam ruas tulang belakang.
Namun, situasinya berbeda pada ‘fraktur burst’ (burst fracture), ketika ruas tulang belakang hancur dan serpihan tulang terdorong ke berbagai arah. Serpihan tulang dapat terdorong masuk ke kanal spinal dan menekan saraf, atau membuat tulang belakang itu sendiri menjadi tidak stabil.
Namun, standar asuransi kesehatan membedakan antara ‘fraktur yang amblas karena osteoporosis’ dan ‘fraktur yang membuat tulang belakang menjadi tidak stabil karena hancur parah’. Masalah muncul ketika kedua kondisi itu terjadi bersamaan pada satu pasien.
Pasien dalam perkara ini persis termasuk kategori tersebut. HIRA menilai standar fraktur akibat osteoporosis harus diterapkan, sedangkan rumah sakit berargumen bahwa jika kondisi frakturnya memang tidak stabil, maka penilaiannya harus memakai standar fraktur tidak stabil.
“Tidak ada dasar untuk mengecualikan standar fraktur tidak stabil hanya karena osteoporosis”
Pengadilan Tinggi Busan menerima argumen rumah sakit. Pengadilan menilai, “Tidak dapat ditemukan dasar eksplisit yang menyatakan fraktur akibat osteoporosis dikecualikan dari standar fraktur tulang belakang tidak stabil.”
Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa pasien tersebut merupakan pasien ‘fraktur tulang belakang burst akibat osteoporosis’, yang bentuk dan polanya berbeda dari fraktur akibat osteoporosis pada umumnya. Karena itu, pengadilan menilai pengakuan tindakan operasi dapat diputuskan berdasarkan standar manfaat untuk fraktur burst yang tercantum dalam kategori fraktur tulang belakang tidak stabil.
HIRA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi hasilnya tidak berubah. Dengan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung pada Maret lalu, putusan Pengadilan Tinggi Busan tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap.
Tentu, putusan ini bukan berarti semua operasi fiksasi tulang belakang pada pasien osteoporosis harus diakui. Risiko komplikasi operasi pada pasien osteoporosis memang nyata.
Namun, inti yang dipastikan lewat putusan ini adalah: fakta ‘memiliki osteoporosis’ saja tidak cukup untuk menyingkirkan kemungkinan penerapan standar manfaat fraktur tulang belakang tidak stabil.
Setengah tahun setelah putusan Mahkamah Agung…pekerjaan rumah di lapangan medis masih tersisa
Kini perhatian tertuju pada bagaimana HIRA akan mencerminkan putusan ini dalam penilaian manfaat yang sebenarnya. Sebab, meski ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, standar manfaat asuransi kesehatan itu sendiri tidak otomatis berubah.
Namun, karena putusan pengadilan tingkat bawah yang menyatakan standar manfaat fraktur tulang belakang tidak stabil dapat diterapkan pada fraktur tulang belakang burst akibat osteoporosis telah menjadi final melalui penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung, hal itu dapat menjadi dasar pertimbangan penting dalam penilaian kasus pasien serupa.
Pada tanggal 28, Ahn Sung-jun, kepala divisi Rumah Sakit Katolik Busan (ketua Korean Lumbar Spine Research Society) yang menangani gugatan ini menyampaikan, “Dalam pertemuan ilmiah tempat para dokter terkait berkumpul baru-baru ini pun ada tenaga medis yang mengeluhkan masalah pemangkasan biaya fiksasi pada pasien fraktur akibat osteoporosis.”
Karena itu, ia berencana membagikan kasus gugatan ini dan contoh putusan final Mahkamah Agung kepada para anggota pada konferensi rutin musim dingin ini.
Ahn mengatakan, “Meski ada osteoporosis, ada pasien yang tulang belakangnya menjadi tidak stabil sehingga membutuhkan fiksasi.” Ia menambahkan, “Standar manfaat juga perlu diperjelas agar pasien seperti ini dapat menerima operasi yang tepat.”
