Banyak pekerja kantoran di Korea memandang kesehatan bukan sekadar ketiadaan penyakit, melainkan sebagai ‘aset kesehatan (Health Asset)’ yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan nilai sosial. Mereka juga menyatakan bersedia membayar biaya untuk mengelolanya. Secara khusus, tim peneliti menilai niat tersebut lebih berkaitan dengan kondisi kesehatan mental dan spiritual ketimbang tingkat pendapatan.
Tim peneliti yang dipimpin Profesor Yoon Young-ho dari Departemen Kedokteran Keluarga Seoul National University Hospital serta SNU Health Culture Project Group, pada tanggal 16, memublikasikan di jurnal internasional 《Scientific Reports》 hasil survei terhadap 1.000 pekerja kantoran usia 20–40 tahun di seluruh negeri mengenai persepsi dan kemungkinan pemanfaatan nilai aset kesehatan (Health Asset Value, HAV).
Aset kesehatan merujuk pada seluruh faktor dan sumber daya yang berkontribusi bagi individu, komunitas lokal, dan sistem sosial dalam mempertahankan kesehatan. Konsep ini melampaui definisi kesehatan berdasarkan ada-tidaknya penyakit, serta mencakup beragam unsur yang menopang kesehatan seperti faktor genetik, layanan medis, gaya hidup, relasi sosial, dan lingkungan.
Tim peneliti meneliti lima butir pada pekerja kantoran yang tinggal di 17 kota/provinsi di seluruh negeri, yakni niat memperkirakan nilai ekonomi, kegunaan untuk pengelolaan Kesehatan, niat menggunakan program penilaian, niat berpartisipasi dalam aktivitas perbaikan kesehatan yang dipersonalisasi, dan niat membayar biaya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 8 dari 10 responden menjawab bahwa penilaian aset kesehatan membantu pengelolaan kesehatan secara nyata (80,4%). Responden yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam aktivitas perbaikan kesehatan yang dipersonalisasi mencapai 79,8%. Niat untuk menilai aset kesehatan sebagai nilai ekonomi serta niat untuk terus menggunakan program penilaian masing-masing juga mencapai 76,1%. Proporsi yang menjawab bersedia benar-benar membayar biaya untuk program pengelolaan kesehatan tercatat 63,4%.
Secara khusus, sikap positif terhadap aset kesehatan tampak lebih jelas pada mereka yang memiliki tingkat kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang tinggi.
Kelompok dengan kesehatan mental yang baik—mampu menghadapi stres secara efektif dan stabil secara emosional—memiliki niat membayar biaya untuk program perbaikan kesehatan 1,42 kali lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak demikian.
Selain itu, kelompok dengan kesehatan spiritual yang baik—yang merasakan makna hidup melalui kegiatan sukarela, agama, meditasi, dan sebagainya—menunjukkan tingkat pengakuan terhadap nilai ekonomi aset kesehatan 1,45 kali lebih tinggi, tingkat persetujuan atas kegunaan penilaian 1,42 kali lebih tinggi, dan niat membayar biaya 1,51 kali lebih tinggi. Ini berarti sikap untuk mengeluarkan uang demi pengelolaan kesehatan tidak ditentukan semata oleh kelonggaran ekonomi. Mereka yang mampu mengatasi stres dengan baik dan stabil secara emosional, atau yang merasakan tujuan serta makna hidup secara jelas, cenderung lebih kuat memandang kesehatan sebagai aset yang perlu dikelola jangka panjang dan bersedia berinvestasi biaya.
Namun, survei ini hanya mengonfirmasi adanya keterkaitan, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa kesehatan mental dan spiritual secara langsung meningkatkan niat membayar biaya.
Di sisi lain, kesehatan fisik maupun kesehatan sosial, serta kondisi kesehatan secara keseluruhan, tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan sikap terhadap aset kesehatan.
Faktor sosial-ekonomi juga berpengaruh sebagian. Responden dengan pendidikan minimal lulusan universitas memiliki niat berpartisipasi dalam aktivitas perbaikan kesehatan yang dipersonalisasi 2,21 kali lebih tinggi. Pekerja kantoran berpendapatan tinggi juga relatif lebih tinggi dalam niat mengakui nilai ekonomi aset kesehatan atau terus menggunakan program penilaian. Namun, jenis kelamin, usia, dan skala perusahaan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna.
Tim peneliti menilai hasil ini menunjukkan kemungkinan konsep aset kesehatan dimanfaatkan dalam layanan dan kebijakan pengelolaan kesehatan yang nyata. Mereka menjelaskan, terutama temuan bahwa niat membayar biaya lebih terkait dengan kesehatan mental dan spiritual ketimbang sekadar kemampuan ekonomi mengisyaratkan bahwa kesehatan batin seseorang dapat memberi pengaruh penting terhadap perilaku pengelolaan kesehatan.
Direktur Pusat Gangnam Seoul National University Hospital, Yoon Young-ho, mengatakan, “Karena lingkungan kerja pekerja kantoran berkaitan langsung dengan kesehatan, pemerintah dan perusahaan perlu memandang kesehatan pekerja bukan sekadar biaya kesejahteraan, melainkan aset yang memiliki nilai investasi.” Ia menambahkan, “Saya berharap studi ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan yang dipersonalisasi berbasis pengukuran aset kesehatan multidimensi serta penyusunan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan.”
Pendekatan yang memandang kesehatan sebagai ‘aset’ individu dan masyarakat juga meluas di luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan bukan sekadar kondisi tanpa penyakit, melainkan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta telah memperkenalkan pendekatan ‘aset kesehatan (Health Assets)’ yang memanfaatkan sumber daya dan kekuatan terkait kesehatan yang dimiliki individu dan komunitas lokal. Belakangan, seiring meluasnya kebijakan kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan, penelitian yang memandang kesehatan sebagai nilai sosial-ekonomi juga cenderung meningkat.
